 |
| Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016) |
JAKARTA — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih dalam proses pembentukan tim verifikasi data 122 kuburan massal korban 1965.
Data itu diserahkan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, beberapa waktu lalu. Menurut Luhut, upaya identifikasi dan pembongkaran kuburan massal korban 1965 tersebut akan melibatkan Angkatan Darat.
"Soal kuburan massa masih kami kerjakan, saya ajak Angkatan Darat. Mereka akan terlibat dalam proses identifikasi 122 data kuburan massal," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).
Luhut pun menuturkan bahwa pihak TNI AD telah menyetujui untuk membantu proses identifikasi dan pembongkaran tersebut.
"Mereka sudah setuju," kata Luhut.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung dan Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal (IPT) 65 Reza Muharam bersama beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya menyerahkan data kuburan massal kepada Luhut, pekan lalu.
Bejo menuturkan, dalam catatan tersebut tercantum ada 122 titik kuburan massal yang tersebar di Pulau Jawa dan sumatera. Dia juga meminta jaminan perlindungan kepada semua saksi dan korban ketika nanti diminta oleh pemerintah menunjukkan lokasi kuburan massal.
Selain itu, Bejo juga meminta jaminan bahwa seluruh lokasi yang tercantum dalam data itu tidak digusur, dirusak, dipindahkan, atau dihilangkan karena menjadi alat bukti dalam proses pengungkapan kebenaran.
"Saya minta agar agar YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban, dijamin keamanannya dalam rangka menunjukkan kuburan massal tersebut. Pemerintah juga harus menjamin kuburan massal itu tidak digusur, dirusak, dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Bejo.
